Tjahjo Kritik KPU Soal Data Kependudukan

Kementerian Dalam Negeri menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak serius memanfaatkan data daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari Kementerian. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuding sikap KPU tersebut menjadi buntut dari munculnya data ganda daftar pemilih tetap (DPT). “Tugas utama kami dalam penyusunan daftar pemilih adalah menyediakan DP4 dan membantu KPU memutakhirkan data,” kata dia, kemarin. Menurut Tjahjo, penggunaan DP4 dari kementeriannya sudah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara sengketa pemilihan Bupati Sampang pada 2018.

Sebelumnya, Mahkamah menyatakan pemungutan suara di Kabupaten Sampang dilakukan menggunakan daftar pemilih tetap yang tidak valid. Akibatnya, Mahkamah meminta KPU Kabupaten Sampang melakukan pemungutan suara ulang dengan catatan menggunakan DPT yang telah diperbaiki. Tjahjo melanjutkan, DPT yang telah diperbaiki itu merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dia mengingatkan, MK telah menyampaikan bahwa KPU harus mengacu pada data penduduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. “Untuk menyusun DPT harus menggunakan DP4 dari Kemdagri,” ujar dia. Persoalan ini bermula ketika Bawaslu menemukan 131.366 data pemilih ganda dalam DPT di 76 kabupaten dan kota.

Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, dari jumlah itu, data terbanyak ada di Kabupaten Sidoarjo dengan 36.565 kasus data ganda. Temuan tersebut membuat Bawaslu segera memetakan daerah dengan kerawanan data pemilih ganda. Abhan mengatakan data tersebut telah disampaikan ke KPU. Dia pun merekomendasikan KPU untuk menunda penetapan rekapitulasi DPT tingkat nasional. “Kami menilai KPU perlu memverifikasi temuan data ganda untuk meminimalkan pembengkakan biaya logistik dan penyalahgunaan hak pilih,” kata dia.

Sebelum itu, partai koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda. Temuan itu didapat dari penelusuran data pemilih sementara dalam Pemilihan Umum 2019 yang totalnya 137 juta jiwa. Bawaslu juga menemukan ada potensi data pemilih ganda yang bisa mencapai 1,3 juta. Data itu didasari analisis terhadap data DPT yang telah ditetapkan dari 34 provinsi oleh KPU pada 5 September lalu.

Adapun Komisioner KPU, Viryan Aziz, menjelaskan munculnya data ganda bisa terjadi karena administrasi kependudukan di masyarakat yang belum sesuai dengan aturan, perekaman data yang lebih dari satu kali, atau proses pemasukan data yang belum tuntas. Meski begitu, dia memastikan lembaganya serius mengecek secara utuh sesuai dengan mekanisme pengecekan data dalam sistem informasi data pemilih dengan menggunakan tujuh elemen. “Jadi, data secara lengkap kami gunakan, termasuk jenis kelamin, alamat, dan beberapa elemen lainnya,” kata dia.