Pengusaha Persoalkan Aturan Kelaikan Peti Kemas

JAKARTA — Pelaku usaha jasa pelayaran dan angkutan peti kemas mempersoalkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi. Direktur Operasional PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau Temas Line, Teddy Arief Setiawan, mengatakan mekanisme pemeriksaan fisik kontainer sudah berlangsung di depo peti kemas, baik yang berada di lingkungan pelabuhan maupun tidak. “Seharusnya tak perlu aturan ini. Peti kemas yang melanggar tak mungkin keluar dari depo,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Peraturan yang diteken pada awal Juni 2018 itu tengah memasuki masa sosialisasi sebelum berlaku pada Januari tahun depan. Aturan ini mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 1989 yang menetapkan PT Biro Klasifikasi Indonesia (persero) atau BKI sebagai pemberi sertifikasi tunggal.

Menurut Teddy, pemerintah masih harus mempertegas esensi penerbitan aturan baru. Pasalnya, uji kelaikan peti kemas sudah berjalan berlapis. Selain oleh PT BKI, peti kemas pun kerap diperiksa ulang saat masuk ke negara tujuan ekspor. Industri jasa peti kemas kapal, kata Teddy, selalu mengutamakan berbagai standar, seperti kebersihan maupun ketahanan beban peti kemas, sebelum digunakan. Temas Line saat ini mengelola 42 ribu TEUs (unit ekuivalen dua puluh kaki) peti kemas yang dipakai di banyak jalur logistik. Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, Harry Boediarto, menyatakan masih menunggu penjelasan lebih rinci mengenai aturan baru ini. Namun, Harry tak mempermasalahkan jika mekanisme sertifikasi diperketat. Dia malah meminta pemerintah memperkaya aturan tersebut dengan klausul lain, seperti pemberian nomor kode peti kemas untuk fungsi tracking (pelacakan).“Kami yang mengoperasikan pelayaran tol laut kesulitan mengetahui posisi akhir barang yang diangkut. Nomor itu juga mencegah kontainer ilegal dari negara lain masuk.” Selain pelayaran, Pelni menjalankan bisnis jasa peti kemas. Saat ini, ada lebih dari 400 unit kontainer yang dimiliki perseroan.

“Tahun ini kami beli 1.300 unit dry container, dan 200 unit reefer atau jenis yang memiliki pendingin,” ucap Harry. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dwi Budi Sutrisno, mengatakan aturan baru memungkinkan swasta menjalankan fungsi sertifikasi. Syaratnya, badan usaha harus berizin, memiliki tenagasurveyoruji kelaikan peti kemas dan kantor cabang, serta peralatan penunjang. Dwi meralat informasi yang menyebutkan bahwa 80 persen dari jumlah total peti kemas saat ini tak laik pakai.“Temuan kami bukan begitu, maksudnya jumlah itu (80 persen) belum kami sertifikasi.” Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Arif Toha Tjahjagama, mengatakan lembaganya hanya ingin memperkuat standardisasi kontainer. Standar itu merujuk pada amendemen safety of life at sea (SOLAS) tahun 1972 Bab IV Pasal 2 tentang keselamatan kapal dan berat kotor peti kemas, yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization (IMO).

“Kami ingin mengatur pelaksanaan dengan lebih baik,” katanya. Adapun Kepala Divisi Statitoria BKI, Iqbal Fikri, mengatakan pihaknya melatih 53 orang inspektor untuk sertifikasi 500 unit kontainer selama dua tahun terakhir. Meski tak menolak penerbitan aturan baru, dia memastikan BKI tak memonopoli jasa pengujian peti kemas kapal. “Kami daftar ulang agar menjadi penguji lagi. Aturan baru kan untuk memperluas jaminan kelaikan aspek keselamatan, bukan soal persaingan usaha,” katanya.