Calon Legislator Eks Koruptor Bertambah

Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), lembaga pemantau pemilihan umum, menemukan 34 calon legislator eks koruptor memenangi gugatan di sejumlah daerah. “Data saya sejauh ini ada 34 napi koruptor yang diloloskan Bawaslu sebagai caleg,” kata peneliti Netgrit, Hadar Nafis Gumay, dalam diskusi membahas Pemilihan Umum 2019 di Jakarta, kemarin. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum menyebutkan 12 eks narapidana korupsi jadi calon legislator.

Menurut Hadar, mantan narapidana korupsi tersebut termasuk dalam 28 kasus sengketa terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 perihal persyaratan calon legislator. Partai politik pengusung sebelumnya telah mengajukan sengketa itu dan belakangan dikabulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di beberapa daerah. Menurut dia, jumlah bakal calon legislator bekas koruptor tersebut berpotensi bertambah. “Sebab, saat ini masih berlangsung sengketa di Sumatera Utara dan Maluku Utara. Mungkin juga di daerah lain,” kata Hadar.

Mantan Komisioner KPU tersebut mengatakan 32 dari 34 calon legislator tersebut akan maju dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan dua lainnya mencalonkan diri pada tingkat DPD RI. Adapun partai terbanyak yang mengajukan bakal calon dari mantan narapidana korupsi adalah Partai Gerindra dengan lima kandidat. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, menilai persoalan munculnya banyak mantan koruptor menjadi bakal calon legislator bermuara dari silang pendapat antara KPU dan Bawaslu.

Di satu sisi, KPU berkukuh menolak bekas narapidana korupsi mencalonkan diri berbekal Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Tapi Bawaslu memandang aturan itu tak memiliki dasar lantaran dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada pasal yang mengatur jelas larangan tersebut. Ujungnya adalah sikap partai politik yang menjadi tidak konsisten mengajukan calonnya untuk berkontestasi. Ia meyakini, apabila konsisten, partai tidak akan memberikan tiket bagi mantan koruptor. “Pernyataan partai politik yang bersih dan antikorupsi hanya jargon belaka,” ujar dia.

Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan lembaganya mengabulkan sejumlah gugatan sengketa pencalonan tersebut karena merujuk pada UndangUndang Dasar 1945. Pasal 28 huruf j, misalnya, menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menegaskan Bawaslu tidak dalam posisi pro atau kontra, melainkan berupaya memenuhi hak asasi manusia. “Ini masalah kita taat asas atau tidak saja,” kata Rahmat.

Perdebatan panjang tersebut merembet hingga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pada Rabu pekan lalu, KPU, Bawaslu, dan DKPP menggelar pertemuan khusus membahas persoalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri. Aturan itu sedang digugat uji materi di Mahkamah Agung. Mereka pun sepakat mendorong MA segera memutuskan perkara itu.